Jakarta, (Supernews)- Peretas dengan nama anonim “Jimbo” mengklaim telah berhasil mendapatkan data pemilih dari situs kpu.go.id. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU memberikan perhatian serius terkait dugaan kebocoran data pemilih dari situs kpu.go.id. Dia meminta KPU segera berbenah diri dan memaksimalkan kinerja dan teknologi yang dipakai.

“Jika benar dugaan kebocoran data ini, itu adalah sesuatu yang mengkawatirkan. Karena  dalam unggahannya  "Jimbo"  mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih,” kata Guspardi di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Guspardi mengaku prihatin atas kejadian tersebut apalagi data pemilih yang diduga bocor berisi keterangan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Politisi PAN itu merasa heran, bagaimana data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga bisa bocor di dunia maya dan kasus DPT super sensitif. Dia menilai jika IT KPU bisa dijebol untuk mencuri DPT, maka hasil pemilu nantinya dikhawatirkan rentan dimanipulasi.

“Tentu hal ini harus menjadi perhatian sangat serius bagi KPU untuk segera berbenah diri dan memaksimalkan kinerja dan teknologi yang dipakai,” ujarnya.

Guspardi juga menuntut agar KPU memiliki mekanisme pencegahan terkait perlindungan data pemilih termasuk metode yang digunakan dalam memproteksi kerahasian data.

Menurut dia, jangan sampai kejadian peretasan justru menimbulkan perdebatan di masyarakat dan membuat kredibiltas KPU menjadi tercoreng. Dis menilai KPU sebagai pihak yang diberi amanah untuk penyelenggara pemilu, harus memastikan  keamanan data pemilih busa terjaga dengan baik sehingga tak bisa diretas oleh siapapun.

“KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melakukan investigasi dugaan kebocoran data pemilih yang jumlahmya sangat fantastis, agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024,” katanya.

Dia meminta KPU menyelidiki dengan seksama dan mengumumkan hasil penyelidikannya kepada publik secara terbuka dan transparan.**