
PEKANBARU - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengecam keras para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merekrut dan mengirim pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.
Di hadapan media dan aparat di Polda Riau, Kamis, (17/7/2025), Menteri Karding menyuarakan kemarahan sekaligus kepedihannya atas praktik kejam sindikat pengiriman non-prosedural ke Malaysia.
“Tidak ada orang yang terpaksa kerja di luar negeri kecuali demi keluarga. Mereka itu sejatinya sedang berjihad untuk mempertahankan hidup. Tapi kenapa justru dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kurang ajar!” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan menyusul keberhasilan Polda Riau membongkar jaringan TPPO yang hendak mengirim 100 calon pekerja migran ilegal ke Malaysia. Dalam operasi itu, 11 tersangka ditangkap.

Menteri Karding berharap aparat dapat menindak tegas para pelaku utama yang terlibat, termasuk para aktor intelektual atau 'bos mafia.'
“Saya minta, kalau ada bos mafianya, cari hukuman yang paling berat sesuai aturan. Kami di kementerian bisa mencegah, tapi tanpa penindakan hukum yang tegas, ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Menteri Karding menyebutkan, dari 8 juta lebih warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, hanya 5,7 juta yang terdaftar resmi. Sisanya, sekitar 4 hingga 5 juta berangkat melalui jalur ilegal.
“Dan dari data kami, 95 sampai 97 persen korban kekerasan dan eksploitasi adalah mereka yang tidak melalui jalur resmi,” ujar Karding.
Menurutnya, akar persoalan TPPO adalah sistem migrasi tenaga kerja yang belum sempurna dan masih dibajak oleh 'pemain-pemain gelap' yang hanya mengejar keuntungan pribadi.

“Video tadi menunjukkan betapa miris dan menjijikkannya modus-modus mereka. Mereka lebih mementingkan perut daripada nyawa orang lain,” kata Karding.
Menteri Karding mengapresiasi langkah cepat Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan jajaran yang berhasil menyelamatkan 100 orang korban dari berbagai daerah, terdiri dari 78 laki-laki dan 22 perempuan.
Kapolda Herry menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan bersama Polres Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.
“Riau ini jadi salah satu jalur favorit sindikat karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Total tahun ini sudah ada 9 kasus TPPO dengan 94 korban dan 22 tersangka,” jelas Irjen Herry.
Menutup pernyataannya, Menteri Karding menegaskan komitmen pemerintah membangun sistem migrasi yang tertib dan manusiawi.
“Pemerintah akan bangun budaya baru. Semua pekerja hanya boleh berangkat lewat jalur resmi. Itu satu-satunya cara menyelesaikan masalah dari akarnya.”
Ia juga mendorong edukasi massif di tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah kantong migran, agar tidak mudah tergoda bujuk rayu calo dan mafia.
“Kami bisa mencegah. Tapi tanpa penegakan hukum yang tegas, masalah ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya.***
Karmila Sari Fokus Pendidikan Wilayah 3T, Bersama Bupati Rohil Usulkan Sekolah Garuda ke Pemerintah Pusat Rabu, 28 Januari 2026 | 13:35:00 WIB |
Kisah An Lushan dan Retaknya Kekuasaan. Selasa, 27 Januari 2026 | 13:33:21 WIB |
Komitmen ESG Berkelanjutan, Pertamina Patra Niaga Sumbagut Raih Tiga IGA 2026 Berpredikat Platinum Selasa, 27 Januari 2026 | 11:58:49 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Pemulihan Huntara Ketapiang Bersama Direksi Pertamina dan DPR RI Komisi VI Jumat, 23 Januari 2026 | 16:00:00 WIB |
BPH Migas Jamin Pasokan BBM Jangkau Wilayah Terdampak Bencana Aceh Senin, 19 Januari 2026 | 06:11:00 WIB |
Ahmadison Terpilih Secara Aklamasi Dalam Musda IJTI Riau Sabtu, 17 Januari 2026 | 16:18:14 WIB |
PKS PAS Sitaan Satgas PKH Dijual, APHI Desak Kejagung Usut dan Tangkap Djohor Judin Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:31:52 WIB |
BPH Migas Dukung Optimalisasi Penyaluran BBM Untuk Nelayan di Nias Utara Sabtu, 17 Januari 2026 | 08:36:26 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Apresiasi Sinergi dan Pastikan Energi Tetap Mengalir Kamis, 15 Januari 2026 | 20:09:21 WIB |
Kebersamaan Warga RW 06 Air Putih, Kebahagiaan Tersendiri Bagi Afriani dan Aulia Sabtu, 10 Januari 2026 | 14:50:47 WIB |
Ahmadison Terpilih Secara Aklamasi Dalam Musda IJTI Riau Sabtu, 17 Januari 2026 | 16:18:14 WIB |
Hore.., Aspirasi Anggota DPR RI Karmila Sari Beasiswa KIP dan PIP di Riau Sudah Masuk ke Rekening Siswa Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:05:00 WIB |
Resmi Maju Calon Ketua IPP: Muflihun Akan Satukan Seluruh Putera Putri Pekanbaru Senin, 1 Desember 2025 | 13:25:00 WIB |
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Terima Kunjungan Satpolairud Polres Pelalawan Rabu, 22 Oktober 2025 | 06:05:55 WIB |
Kebijakan Menu MBG Justru Memicu Inflasi? Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:56:59 WIB |
Desak Usut Febrie Adryansah, Massa Serikat Pemuda Kerakyatan Geruduk Gedung Merah Putih Kamis, 8 Januari 2026 | 09:45:58 WIB |
Booth UMKM Lokal Binaan Kilang Pertamina Dumai Bukukan Penjualan Hampir Rp 70 Juta Selasa, 6 Januari 2026 | 11:56:00 WIB |
Optimal Jaga Ketahanan Energi Selama Periode Nataru 2026, Kilang Pertamina Dumai Terima Kunjungan Anggota Komite BPH Migas Senin, 5 Januari 2026 | 07:59:00 WIB |
MWT Malam Tahun Baru, Kilang Pertamina Dumai Pastikan Kilang Beroperasi Optimal untuk Jaga Ketersediaan Energi Kamis, 1 Januari 2026 | 14:46:00 WIB |
Hore.., Aspirasi Anggota DPR RI Karmila Sari Beasiswa KIP dan PIP di Riau Sudah Masuk ke Rekening Siswa Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:05:00 WIB |
Kantongi Dukungan Tiga KONI, Rahmad Aidil Fitra - Ketua Umum HAPKIDO Riau Siap Pimpin KONI Riau Senin, 15 Desember 2025 | 08:50:20 WIB |
Peradilan Aneh di PN Pekanbaru, Perusahaan Legal Dituduh Penyidik Lakukan Tindakan Ilegal Selasa, 2 Desember 2025 | 11:40:04 WIB |
Resmi Maju Calon Ketua IPP: Muflihun Akan Satukan Seluruh Putera Putri Pekanbaru Senin, 1 Desember 2025 | 13:25:00 WIB |
Kemenko Polkam Gelar Rakor Penguatan Literasi Digital dan Implementasi Kebijakan Media (BEJO'S) Bagi ASN-TNI-POLRI Kamis, 20 November 2025 | 11:00:47 WIB |
Ahmad Doli Kurnia Figur Tepat Menjadi PLT Ketua DPD I Partai Golkar Riau Senin, 3 November 2025 | 13:31:11 WIB |
Anggota DPR RI Karmila Sari Usul Dana BOSDA Biayai Cabor di Sekolah dan Penataan Aset PON Riau Rabu, 1 Oktober 2025 | 10:34:39 WIB |
Parisman Ihwan Mulai Goyah, Dua Statement Berbeda di Dua Media Selasa, 5 Agustus 2025 | 11:20:40 WIB |
Kader PDIP Solid Dukung Pemerintahan Prabowo Perintah Megawati Jumat, 1 Agustus 2025 | 15:43:16 WIB |
Komitmen ESG Berkelanjutan, Pertamina Patra Niaga Sumbagut Raih Tiga IGA 2026 Berpredikat Platinum Selasa, 27 Januari 2026 | 11:58:49 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Pemulihan Huntara Ketapiang Bersama Direksi Pertamina dan DPR RI Komisi VI Jumat, 23 Januari 2026 | 16:00:00 WIB |
BPH Migas Jamin Pasokan BBM Jangkau Wilayah Terdampak Bencana Aceh Senin, 19 Januari 2026 | 06:11:00 WIB |
BPH Migas Dukung Optimalisasi Penyaluran BBM Untuk Nelayan di Nias Utara Sabtu, 17 Januari 2026 | 08:36:26 WIB |
PKS PAS Sitaan Satgas PKH Dijual, APHI Desak Kejagung Usut dan Tangkap Djohor Judin Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:31:52 WIB |
Desak Usut Febrie Adryansah, Massa Serikat Pemuda Kerakyatan Geruduk Gedung Merah Putih Kamis, 8 Januari 2026 | 09:45:58 WIB |
Peradilan Aneh di PN Pekanbaru, Perusahaan Legal Dituduh Penyidik Lakukan Tindakan Ilegal Selasa, 2 Desember 2025 | 11:40:04 WIB |
Gubernur LIRA Minta Semua Pihak Menghormati Proses Hukum Yang Dijalani Abdul Wahid Rabu, 12 November 2025 | 12:39:47 WIB |
Kemenko Polkam Gelar Rakor Penguatan Literasi Digital dan Implementasi Kebijakan Media (BEJO'S) Bagi ASN-TNI-POLRI Kamis, 20 November 2025 | 11:00:47 WIB |
Program SIGAP Bentuk ASN Yang Tangguh dan Profesional Jumat, 14 November 2025 | 10:25:44 WIB |
Tiga Angkatan Sekaligus, Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Buka Diklat Dasar SAR Jumat, 17 Oktober 2025 | 19:06:54 WIB |
Enam Unit F-35 Lightning II RAAF Perkuat Elang Ausindo 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:45:44 WIB |
Enam Unit F-35 Lightning II RAAF Perkuat Elang Ausindo 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:45:44 WIB |
16.000 Warga Palestina Jadi Korban, WHO Tegaskan Kondisi di Gaza Semakin Memburuk Setiap Jamnya Rabu, 6 Desember 2023 | 10:26:13 WIB |
Tolak Hamas Berkuasa di Gaza, Wakil Presiden Amerika Kritisi Banyaknya Warga Palestina Yang Tewas Senin, 4 Desember 2023 | 09:44:39 WIB |
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata Kamis, 30 November 2023 | 13:41:36 WIB |
Kantongi Dukungan Tiga KONI, Rahmad Aidil Fitra - Ketua Umum HAPKIDO Riau Siap Pimpin KONI Riau Senin, 15 Desember 2025 | 08:50:20 WIB |
Tampil Tanpa Target, SSB All Stars U13 Tambah Menit Bermain Pemain Selasa, 14 Oktober 2025 | 16:57:00 WIB |
PSPS Akan DIlatih Caretaker, Sampai Pengganti Ilham Datang Rabu, 1 Oktober 2025 | 09:23:01 WIB |
Didukung Anggota DPR RI Karmila Sari, Festival Pacu Sampan Tradisional di Rumbai Jadi Wisata dan Ekonomi Daerah Senin, 29 September 2025 | 15:46:39 WIB |

PEKANBARU - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengecam keras para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merekrut dan mengirim pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.
Di hadapan media dan aparat di Polda Riau, Kamis, (17/7/2025), Menteri Karding menyuarakan kemarahan sekaligus kepedihannya atas praktik kejam sindikat pengiriman non-prosedural ke Malaysia.
“Tidak ada orang yang terpaksa kerja di luar negeri kecuali demi keluarga. Mereka itu sejatinya sedang berjihad untuk mempertahankan hidup. Tapi kenapa justru dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kurang ajar!” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan menyusul keberhasilan Polda Riau membongkar jaringan TPPO yang hendak mengirim 100 calon pekerja migran ilegal ke Malaysia. Dalam operasi itu, 11 tersangka ditangkap.

Menteri Karding berharap aparat dapat menindak tegas para pelaku utama yang terlibat, termasuk para aktor intelektual atau 'bos mafia.'
“Saya minta, kalau ada bos mafianya, cari hukuman yang paling berat sesuai aturan. Kami di kementerian bisa mencegah, tapi tanpa penindakan hukum yang tegas, ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Menteri Karding menyebutkan, dari 8 juta lebih warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, hanya 5,7 juta yang terdaftar resmi. Sisanya, sekitar 4 hingga 5 juta berangkat melalui jalur ilegal.
“Dan dari data kami, 95 sampai 97 persen korban kekerasan dan eksploitasi adalah mereka yang tidak melalui jalur resmi,” ujar Karding.
Menurutnya, akar persoalan TPPO adalah sistem migrasi tenaga kerja yang belum sempurna dan masih dibajak oleh 'pemain-pemain gelap' yang hanya mengejar keuntungan pribadi.

“Video tadi menunjukkan betapa miris dan menjijikkannya modus-modus mereka. Mereka lebih mementingkan perut daripada nyawa orang lain,” kata Karding.
Menteri Karding mengapresiasi langkah cepat Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan jajaran yang berhasil menyelamatkan 100 orang korban dari berbagai daerah, terdiri dari 78 laki-laki dan 22 perempuan.
Kapolda Herry menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan bersama Polres Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.
“Riau ini jadi salah satu jalur favorit sindikat karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Total tahun ini sudah ada 9 kasus TPPO dengan 94 korban dan 22 tersangka,” jelas Irjen Herry.
Menutup pernyataannya, Menteri Karding menegaskan komitmen pemerintah membangun sistem migrasi yang tertib dan manusiawi.
“Pemerintah akan bangun budaya baru. Semua pekerja hanya boleh berangkat lewat jalur resmi. Itu satu-satunya cara menyelesaikan masalah dari akarnya.”
Ia juga mendorong edukasi massif di tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah kantong migran, agar tidak mudah tergoda bujuk rayu calo dan mafia.
“Kami bisa mencegah. Tapi tanpa penegakan hukum yang tegas, masalah ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya.***
Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, menegaskan dukungannya terhadap program.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pertamina Patra Niaga Sumbagut dalam.
Secara umum, pasokan BBM di provinsi tersebut dalam keadaan aman dan untuk wilayah terdampak,.
| Karmila Sari Fokus Pendidikan Wilayah 3T, Bersama Bupati Rohil Usulkan Sekolah Garuda ke Pemerintah Pusat | Rapat Paripurna Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2024-2029 |